, Jakarta - Sekretaris Kementerian Negara (Sekneg) Prasetyo Hadi mengumumkan persetujuan alokasi kuota karyawan pemerintahan berdasarkan kontrak ( PPPK ) diimplementasikan untuk terakhir kali pada tahun 2024. Menurutnya, hal itu sejalan dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
Penerimaan PPPK untuk tahun 2024 adalah kebijakan afirmatif terakhirmenurut pernyataannya saat konferensi pers di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, pada tanggal 17 Maret 2025.
Dalam tahapan selanjutnya, Prasetyo menyebutkan bahwa implementasi metode pengangkatan kembali diberlakukan sesuai dengan sistem yang ada sebelumnya. Proses penyeleksian untuk P3K akan dijalankan melalui ujian dan menerapkan prinsip keadilan terhadap semua peserta.
"Diharapkan kemudian, pemberhentian ASN harus melewati proses rekrutmennormal berdasarkan peraturan yang berlaku serta disesuaikan dengan keperluan organisasi," katanya.
Rute afirmasi yang di maksud dalam proses seleksi PPPK adalah rute istimewa bagi pegawai honorarium yang diselenggarakan tanpa adanya ujian. Mulai saat aturan ini efektif, registrasi PPPK sepenuhnya akan berlangsung melalui persaingan sehat serta menitikberatkan pada sistem kebijaksanaan.
Dia menyampaikan bahwa para anggota PPPK, yang merupakan bagian dari aparat sipil negara atau ASN, bertugas untuk memberi pengabdian kepada negara. Presiden, sambil menambahkan kata-katanya, memastikan bahwa seleksi penerimaan PPPK lebih dari sekadar menciptakan lapangan kerja baru.
"Tetapi ini dilakukan untuk menjamin bahwa layanan kepada masyarakat bisa beroperasi secara efektif dan memberikan faedah semaksimal mungkin," katanya.
Adapun pengangkatan calon ASN Yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditentukan untuk dijalankan setelah adanya penundaan sebelumnya. Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengambilan keputusan bagi PPPK akan dilaksanakan paling telat pada Oktober 2025. Di sisi lain, pelantihan CPNS tahun 2024 direncanakan akan berlangsung hingga Juni 2025 sebagai batas maksimal.
"Pengesahan penunjukan ini harus diikuti berdasarkan kesediaan setiap kementerian/lembaga serta instansi yang relevan," jelas Prasetyo.
Walaupun begitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut bahwa sekitar 213 lembaga pemerintahan telah meminta untuk menangguhkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CASN tahun 2024. Menurut Rini, permohonan penangguhan ini turut berperan dalam penjadwalan ulang proses pengangkatan para kandidat ASN baru-baru ini.
"Mereka menyarankan untuk memundahkan pemberhentian pegawai negeri karena beberapa dalih dan kewajiban," ungkap Rini dalam kesempatan tersebut.