, Jakarta - Perusahaan jasa keuangan bank dan investasi berskala global Goldman Sachs Group inc memangkas peringkat pasar saham dan obligasi Indonesia. Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai penurunan rating disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat yang makin mengkhawatirkan.
Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight atau disarankan untuk pembelian, menjadi market weight Atau mungkin netral. Salah satu faktornya adalah adanya defisit dalam Rancangan Penghasilan dan Belanja Negara (APBN). APBN ) yang diprediksi membengkak.
"Temuan yang dapat kita lihat menyebabkan Goldman Sachs meramalkan defisit belanja negara tahun ini akan mencapai 2,9% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini melebihi perkiraan pemerintah dalam Anggaran Pendanaan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hanya 2,53%," katanya saat diwawancara pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025.
Andri mengatakan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat memperluas defisit seperti yang diperkirakan. Ia memberi contoh tentang upaya penghematan anggaran skala besar melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024.
Efesiensi dimaksudkan untuk memperkuat cadangan anggaran negara. Namun, sesuai dengan penjelasannya, potongan tersebut justru tidak menciptakan hemat biaya, melainkan dialokasikan kepada proyek-proyek utama seperti Program Makanan Bernutrisi Gratis. "Politik saat ini terus gagal dalam hal menjaga kewajaran keuangan publik," katanya, "terlebih lagi yang diinisiasi oleh presiden."
Menurut Andri, kondisi finansial negeri ini memburuk jauh sebelum era pemerintahan Prabowo. Ini terlihat khususnya dalam pertumbuhan hutang nasional. Meskipun ketimbang Produk Domestik Bruto (PDB), seluruh rasio hutang pemerintah belum mencapai 60%, namun apabila disbanding dengan pendapatan, besarnya nilai tersebut telah melebihi angka 300%.
Fisikal diperkirakan bakal makin memburuk karena adanya peningkatan pengeluaran utang baru pada tahun ini dengan jumlah tertinggi semenjak masa pandemic, ditambah lagi dengan kesulitan dalam pencapaian target pendapatan pajak sesuai RAPBN 2025. Hal tersebut menurutnya dapat meningkatkan bobot beban bunga pinjaman sehingga bisa membahayakan stabilitas keuangan nasional.
Hutang pemerintahan saat ini mayoritas terdiri dari Obligasi Negara (ON). Menurut laporan Nota Keuangan 2025, diperkirakan peningkatan yield ON jangka 10 tahun sebanyak 0,1% hanya sudah cukup untuk meningkatkan defisit Anggaran menjadi 1,3 triliun. Ditambah lagi dengan berbagai faktor lainnya.
"Bila kondisi ini tetap berlangsung bersamaan dengan penurunan peringkat kredit Indonesia, bisa jadi sepertiga atau 25% dari anggaran pemerintah nasional dalam rentang waktu lima tahun mendatang akan hilang hanya untuk pembayaran bunga pinjaman," katanya.