, TASIKMALAYA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memimpin rombongan Golkar dalam safari Ramadhan ke beberapa pondok pesantren (pondok pesantran) di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Salah satu dari berbagai pondok pesantren yang disambangi oleh delegasi partai tersebut adalah Pesantren Miftahul Huda terletak di Kecamatan Manonjaya.
Pada perjalanan ini, berpartisipasi pula para pemimpin Golkar yang lain, termasuk Waketum Ace Hasan Syadzily, Waketum Wihaji, Waketum Meutya Hifdzi, Wabendikmu Dyah Roro Esti sampai dengan Ketua Divisi Kemenangan Pilpres Jawa bagian Barat Puteri Komarudin. Bahlil beserta tim DPP Golkar disambut secara langsung oleh keluarga asuhan Ponpes Miftahul Huda.
Pada pidatonya, Bahlil mengajukan permohonan kepada para santri dan kiai supaya mereka dapat berdoa demi kemakmuran bangsa beserta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan harapan kedua pemimpin tersebut mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Kami mengharapkan agar Indonesia terus damai serta dilindungi keselamatannya, karena kami menyadari bahwa kondisi global saat ini sedang bergejolak. Terdapat konflik bersenjata di Timur Tengah dan situasi ekonomi yang tak menentu. Oleh karenanya, sudah waktunya pemimpin-pemimpin (umara) dan para ulama berkolaborasi dengan erat," ungkap Bahlil pada pidato beliau.
Selanjutnya, Bahlil pun mengajukan dukungan berupa doa dari para santri bagi kadernya di partai Golkar, termasuk mereka yang menempati posisi di lembaga legislative serta yang lainnya. Kabinet Merah Putih Dia mengharapkan doa supaya para anggota Golkar senantiasa berada dalam jalanan yang mulia dan dikaruniai ridho serta berkah dari Allah SWT. Ia juga menyatakan bahwa kedatangannya ke Pesantren Miftahul Huda sama sekali tak memiliki unsur politis.
"Oleh karena itu, tak ada niat tersembunyi dalam kedatangan kami ini yang bertujuan untuk silaturahmi serta berdoa. Umumnya para kiai akan menanyakan motif ketika suatu partai politik mengunjungi pondok pesantren; bagaimana alasan Anda berkunjung ke tempat ini? Namun pada tahun ini bukanlah waktu bagi urusan politik, melainkan merupakan momentum dimana kita dapat mendoakan satu sama lain supaya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah maksud dari kunjungan kami," jelasnya.
Bahlil kemudian menguraikan tentang peranan ulama dalam perkembangan Partai Golkar dari saat didirikannya Sekber di tahun 1964 sampai dengan masa kini. Menurut Bahlil, ulama, santri serta berbagai golongan sektoral lain telah memberi sumbangan yang signifikan bagi keberlangsungan Partai Golkar. Sehubungan hal tersebut, demi membayar balasan atas usaha mereka, Partai Golkar bersumpah akan mendirikan sebuah rumah tinggal untuk Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.
"Terkait poin yang dibahas oleh kiai barusan, kami berkonsultasi dengan Kang Ace, sang ketua partai Golkar Jawa Barat. Niscaya, Golkar akan mendirikan 1 unit rumah tinggal bagi santri perempuan. Kiai bila diperbolehkan, prosesnya segera dilakukan agar dapat diselesaikan tepat waktu menjelang hari besar, dan kita mulai pembangunannya," jelasnya. Bahlil .
"Tanpa bantuan ulama atau kiai, tidak pasti bahwa Golkar akan ada. Pada Sekber yang terbentuk tahun 1964, peranan para kiai, ulama serta santri sangat berpengaruh dalam mendirikan Golkar. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi Golkar untuk aktif di tengah-tengah masyarakat guna ikut membantu menciptakan masa depan bangsa dengan melibatkan diri dalam pembangunan kepemimpinan nasional," jelas Bahlil.
Meskipun begitu, Bahlil menyatakan rasa prihatinya bahwa meski sudah merdeka, Indonesia kurang berpihak pada para ulama. Karena alasan tersebut, sebagai Menteri ESDM sekaligus Bahlil menyarankan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) serta Presiden Prabowo Subianto supaya diberikan izin pertambangan bagi organisasi keagamaan demi mendukung umat dan bukannya hanya dimonopoli oleh kalangan pengusaha besar.
Oleh karena itu alhamdulillah, Golkar minggu lalu bekerja sama dengan Garda Terdepan dan juga Gerindra melakukan perubahan pada UU Minerba agar kami dapat memberikan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut kepada koperasi. UMKM Dan organisasi keagamaan agar terdapat keadilan. Kami telah memberikan izin kepada Nahdatul Ulama sebelumnya, sudah diberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka. Selanjutnya giliran Muhammadiyah," tandas Bahlil.
Sekarang sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang yang merupakan revisi kelima terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau dikenal sebagai RUU Minerba. Penyempurnaan dari UU tersebut diadopsi pada sidang pleno ke-11 DPR RI, hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025.
Pada awalnya, aturan tersebut mencakup berbagai ketentuan termasuk pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan ataupun ormasya keagamaan serta institusi pendidikan tinggi. Namun setelah terjadi diskusi dalam proses legislasi, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya menyepakati untuk mencabut ide tentang universitas melakukan manajemen tambang; alih-alih itu akan diserahkan kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).