, JAKARTA — Pada hari Kamis, Senator AS dari Partai Republik bernama Chuck Grassley mengusulkan rancangan undang-undang baru yang menuntut persetujuan Kongres sebelum melakukan sesuatu tertentu. tarif baru, sehari setelah Presiden Donald Trump melaporkan tariff balasan untuk sejumlah besar produk yang diimpor.
Grassley, yang merupakan senator dari negara bagian Iowa dan sangat tergantung pada perdagangan agraris internasional, bersatu dengan Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington guna mendukung UU Tinjauan Perdagangan 2025. RUU ini bertujuan agar Kongres harus memberikan persetujuan atas tarif baru dalam jangka waktu 60 hari sejak diberlakukannya, jika tidak maka tarif tersebut akan diblokir secara otomatis.
Melansir dari Reuters, Pada Jumat (4/4/2025), hal itu menunjukkan adanya perselisihan di kalangan anggota Partai Republik lantaran langkah agresif yang dilakukan Trump semakin memperkuat ketakutan akan resesi serta menyebabkan kerugian besar bagi Wall Street dengan skenario paling buruknya sejak tahun 2022.
Tindakan Grassley ini turut diikuti oleh empat senator dari Partai Republik lainnya yang telah mendukung tindakan untuk menghapuskan tarif Trump terhadap produk-produk dari Kanada.
Baik RUU Grassley maupun RUU yang disetujui oleh Senat pada hari Rabu diperkirakan tidak akan berlaku sebagai undang-undang. Sementara itu, Partai Republik pimpinan Trump memiliki mayoritas suara di Senat serta DPR, dimana sejumlah besar anggota mereka telah menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan Trump tersebut.
Trump, yang sudah lama mendukung penerapan tariff, menyebutkan bahwa rintangan dagang Amerika Serikat sekarang mencapai level tertingginya dalam waktu lebih dari satu abad. Hal tersebut diharapkannya dapat menambah pendapatan federal serta memacu industri untuk kembali beroperasi di AS.
Grassley, senator senior terlama dari Amerika Serikat, tidak secara langsung menyuarakan kritikan kepada Trump saat merumuskan projeksi Undang-Undang miliknya.
Dia sudah mempromosikan strategi perdagangan mirip itu saat masa jabatannya pertama kali bersama Trump, merujuk pada Pasal Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan wewenang Kongres dalam urusan perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu, lembaga perwakilan rakyat tersebut telah mentransfer kuasanya kepada cabang eksekutif.
Meskipun demikian, sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan ketidaknyamanan terhadap beberapa aspek dari rancangan tarif yang diajukan oleh Trump.
"Saya berharap ada tarif yang lebih terfokus untuk menanggapi kebutuhan negara-negara yang mendapatkan manfaat dari kami, serta kemungkinan pendekatan yang lebih mudah dikelola berkaitan dengan besarnya nominal," ujar Senator Republik Jerry Moran saat diwawancarai oleh media.
Dia juga mengekspresikan kekhawatirannya bahwa tarif yang ditetapkan untuk sekutu AS di kawasan ASEAN sebanding dengan tarif yang dikenakan pada Cina, negara yang dia anggap telah menciderai perekonomian Amerika Serikat.
Pada saat yang sama, Senator dari Partai Republik James Lankford menyampaikan rasa keterkejutanannya atas tarif sebesar 17% untuk Israel dan ia berharap agar Perwakilan Dagang Amerika Serikat bisa memberi penjelasan tentang alasan perbedaan tarif ini dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Senator dari Partai Republik seperti Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, dan Mitch McConnell--mantan ketua Partai Republik di Senat--menyuarakan dukungannya dengan memberikan suara pada hari Rabu untuk menerima resolusi penolakkan yang diajukan oleh Senator Demokrat Tim Kaine mengenai strategi perdagangan pemerintahan Trump terhadap Kanada.
"Kenaikan tarif akan meningkatkan biaya untuk berbagai produk dan layanan. Beban tambahan ini sama saja dengan pajak bagi buruh di Amerika Serikat yang setia kepada kewajiban harian mereka," ungkap McConnell melalui pernyataan tertulis pada hari Kamis.
Kira-kira separuh warga Amerika Serikat serta sebagian dari dua puluh persen anggota Partai Republik berpendapat bahwa peningkatan bea masuk akan membawa kerugian lebih besar dibanding manfaatnya menurut survei Reuters/Ipsos yang rampung dilakukan Rabu lalu.
Kritikan dari para kongresional Partai Republik atas kebijakan tariff milik Trump masih merupakan mayoritas meski cukup terpecah-belah. Sebenarnya, Majelis Rendah telah mengesahkan awal bulan ini suatu undangan bertujuan mencabut wewenang Kongres dalam penentangan terhadap bea-barang baru yang ditetapkan oleh Presiden.
Senator John Barrasso, sebagai peringkat kedua di partai Republik, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump sudah lama bicara soal praktik perdagangan yang merugikan AS selama 40 tahun. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Trump tetap konsisten dengan pandangannya tersebut.
"Dalam jangka panjang, menurut pendapatku, hal ini sungguh vital untuk negeri ini, mengembalikan lapangan kerja dan produksi ke Amerika Serikat, sambil memusatkan perhatian pada perekonomian kita," ungkap Barrasso.
Sponsor Grassley dari Partai Demokrat, Cantwell, menyebutkan bahwa kebijakan tariff Trump memiliki potensi untuk merugikan perekonomian Amerika Serikat dalam jangka waktu yang lebih lama karena konflik perdagangan tersebut serta dapat mempersulit penjualan barang-barang buatan AS.
"Kami tidak dapat menerapkan aturan semena-mena yang menimbulkan keributan dan ketidaktentuan," katanya.
Berikut ini adalah informasinya: Trump secara resmi telah mengimplementasikan tarif minimal sebesar 10% bagi semua mitra perdagangan Amerika Serikat, tanpa memandang apakah negara tersebut termasuk dalam kategori yang kurang mampu atau tidak. least developed countries (Secara khusus untuk LDCs). Di sisi lain, negera-negera yang dinilai memberlakukan hambatan perdagangan signifikan terhadap barang-barang Amerika Serikat akan menjadi target dari bea masuk yang naik.