Presiden Prabowo Menginginkan Penghapusan Kuota Impor, Suzuki Menjawab Sebagai Berikut
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan niatnya untuk mencabut batas impor. Suzuki memberikan respons seperti ini.
/ News
Wisnu Andebar April 10th, 6:00 PM April 10th, 6:00 PM- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus kuota impor.
Usulan tersebut disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Acara Diskusi Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada hari Selasa, 8 April 2025.
Dengan peraturan ini, Prabowo berkeinginan untuk meniadakan sistem pembatasan jumlah yang bisa memperlambat proses dagang.
Terkait hal itu, Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan tanggapannya.
"Harold menyatakan bahwa mereka juga sedang memantau laporan berita itu yang masih terbilang baru," ujarnya saat diwawancara oleh pada hari Kamis, 10 April 2025.
Sebagai pemain di sektor industri, mereka saat ini masih memantau dengan cermat tentang detail-detail tambahan berkaitan dengan peraturan tersebut.
"Oleh karena itu, saya minta maaf namun saat ini saya belum dapat berspekulasi atau memberikan komentar mengenai implikasinya di masa mendatang," jelasnya.
Sebelumnya, Yusak Billy, Direktur Pemasaran PT Honda Prospect Motor (HPM), turut menyampaikan pendapatnya.
Mereka yakin bahwa semua peraturan yang disusun oleh pemerintah akan melewati tahap penilaian mendalam, sambil mengakomodasi banyak faktor.
Terkait efek keputusan tersebut pada sektor otomotif, dia menyatakan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut dan masih menantwaitu petunjuk resminya.
"Saat ini, kami terus memantau perkembangan wacana tersebut dan akan menyesuaikan langkah kami seiring dengan arah kebijakan yang nantinya ditetapkan," ucap Billy.
Selanjutnya, Prabowo sudah memberikan petunjuk langsung kepada tim terkait agar meniadakan sistem kuota yang bisa mempersulit proses perdagangan.
"Sudah saya berikan instruksi untuk menghapuskan kuota-kuota impor. Khususnya untuk produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat," jelasnya.
Menurut dia, aturan tersebut adalah elemen penting dalam strategi pemerintah untuk menyederhanakan proses birokrasi dan mempermudah aktivitas pebisnis.
Di samping itu, Pabowo meminta semua menterinya di kabinet untuk menyusun ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih lentur dan sesuai dengan kondisi aktual.
Pemimpin tertinggi di Indonesia justru prihatin bahwa jika TKDN diberlakukan dengan paksa bisa saja mengakibatkan menurunnya daya saing industri.
Walaupun ia mengaku bahwa kebijakan TKDN diimplementasikan dengan tujuan yang baik serta untuk kemaslahatan negara.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," tutupnya.
Copyright 2025
Related Article