Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, memiliki kesempatan besar untuk menjadi pilihan utama bagi Presiden Republik Indonesia ke-7, yaitu Joko Widodo (Jokowi).
Kemungkinan Jokowi bergabung dengan PSI kian nampak jelas.
Sampai sekarang, Jokowi masih dalam posisi sebagai tokoh politik yang tidak berafiliasi dengan partai, setelah PDIP mencopotnya.
Jokowi memiliki kesempatan besar untuk bergabung dengan partai pimpinan putranya.
Jokowi Bicara Setelah Nama Hasto Dihapus dalam Persidangan Eksepsi: Ancaman Tidak Di-Pecat Itu Untuk Apa?
Jokowi Mengungkapkan Hasil Pembicaraan Buat Berbuka Sama-sama Rahasia dengan Prabowo di Istana Presiden
Ini berkaitan dengan rencana Kaesang untuk merubah nama PSI menjadi PSI Perorangan, sebuah konsep yang dikenal sebagai Partai Super Terbuka.
Diketahui, Partai Super Terbuka adalah partai yang didirikan oleh Jokowi.
Direktur Eksekutif dari Trias Politics, Agung Baskoro mengatakan bahwa peluang Jokowi untuk bergabung dengan PSI tetap cukup besar.
Terlebih sejak PSI menyatakan niatnya untuk menerapkan konsep Partai Super Terbuka, Jokowi belum pernah menunjukkan penentangan terhadap ide tersebut.
"Ada kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan PSI karena sejak awal ide Partai Super Terbuka yang dianut oleh PSI membuatnya merasa nyaman tanpa adanya penolakan," jelasnya ketika diwawancara.
Meskipun demikian, ia menyebutkan pula bahwa bukan tidak mungkin Jokowi memilih untuk tidak bergabung dengan partai politik.
Respon Jokowi tentang Kedatangan Anak-anak Presiden RI: Baik, Tapi Bukan Berarti Pastiorangtuanyabagus
Namun, persentasenya kecil.
Agung menyebutkan bahwa Jokowi hingga kini terus mencoba untuk menjaga warisan yang telah dia bangun.
"Sedikit atau tidak, dia berharap warisan dirinya akan memiliki jejak yang abadi layaknya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) serta Megawati (Megawati Soekarnoputri)," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut memerlukan transportasi dari sebuah partai politik.
Untuk menjamin warisan tetap bisa dijaga dengan baik.
"Untuk mempertahankan warisan, ia harus memiliki partai politik. Sebab jika hanya berdasarkan individu saja, nantinya akan hilang. Sepertinya Jokowi tidak ingin hal tersebut terwujud," demikian penjelasan Agung.
Sekretaris Jenderal Golkar Menyatakan Adanya Pertimbangan Politik Terkait Isu Jokowi Bergabung dengan PSI Setelah Dipecat dari PDIP
Jokowi Jadi Ketua Watimpres?
Berita lainnya, lembaga penelitian Cigmark Research and Consulting mengungkapkan hasil surveinya yang menunjukkan persepsi masyarakat terkait Dewan Pertimbangan Presiden setelah Undang-Undang Tentang Badan Pembantu Presiden direvisi.
Survei tersebut diluncurkan di area Semanggi, Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025.
Peneliti Senior dari Cigmark Research and Consulting, Setia Darma, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masih sangat minim.
"Kurang lebih 32,4% peserta mengaku telah mendengar atau mengetahui tentang institusi tersebut, sedangkan sisanya yaitu 67,6% belum pernah mendengarnya," ungkapnya.
Namun saat ditanyakan tentang betapa pentingnya eksistensi institusi Wantimpres ini, sekitar 58,7% dari para responden menyatakan bahwa lembaga tersebut sangat penting atau cukup penting.
Daftar Penuh Tim Pengurus Danantara, Termasuk SBY dan Jokowi Hingga Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra
"Di sisi lain, kira-kira 30,3% peserta mengatakan hal tersebut cukup sedikit atau bahkan tak penting bagi mereka, serta 12% lainnya memilih untuk tidak menjawab," jelas dia.
Dia melanjutkan bahwa sebagian besar peserta survei mengiyakan adanya Wantimpres.
Sebanyak 52,9% peserta survei mengungkapkan kesetujuan yang kuat atau moderat, sedangkan kira-kira 21,2% lainnya menunjukkan ketidaksetujuan sepenuhnya atau sebagian.
Meskipun begitu, ada 25,9% responden yang belum menunjukkan pendirian atau enggan memberikan jawaban.
"Berdasarkan mayoritas pendapat masyarakat, eksistensi Wantimpres tetap dibutuhkan. Dari jumlah responden yang disurvei, sekitar 62,6% menganggap penting atau cukup penting adanya institusi tersebut. Di sisi lain, 27,6% responden merasa hal itu tidak diperlukan atau kurang diperlukan, sedangkan sisanya yaitu 9,8%, memilih untuk tidak menjawab," tambahnya.
Saat Cigmark mengajukan pertanyaan tambahan tentang siapa yang berhak menjadi Ketua Wantimpres, Setia menjawab bahwa 78,4% dari responden memandang Jokowi layak dan tepat untuk posisi tersebut.
10 Poin Klarifikasi dari UGM Tentang Kontroversi Ijazah Jokowi Yang Diduga Palsu
"Sekalipun terkait dengan susunan keanggotaan Wantimpres beserta ketuanya yang bakal mengawasi lembaga negara tersebut adalah wewenang dari Presiden Prabowo, tetapi ketika diminta menyebutkan figur yang pas untuk menjabat sebagai Ketua Wantimpres, sebagian besar peserta survei lebih memilih Joko Widodo dengan persetujuan mencapai 78,4%, jauh melebihi kandidat-kandidat lainnya," katanya.
Menurutnya, hasil tersebut mengindikasikan bahwa ada keinginan kuat di kalangan publik supaya pemilihan ketua Wantimpres menjadi lebih transparan dan mencakup figur-figur yang telah banyak dipercayai rakyat.
Pada saat memilih Ketua Wantimpres, sebagian besar responden lebih mengutamakan figur dengan rekam jejak kepemimpinan yang sudah dibuktikan (19,3%) serta mereka yang telah menempati posisi sebagai Presiden atau Wakil Presiden (18,3%).
Salah satu alasan yang sering diberikan pula adalah keterdekatannya dengan masyarakat (15,8%), diikuti oleh pengalaman dan latar belakang figur religius yang setiap item memperoleh dukungan sebesar 9,8%.
Ini menandakan bahwa orang banyak lebih condong ke arah memilih figur yang telah terbukti, populer secara umum, serta punya catatan prestasi solid di ranah kepemimpinan negeri.
Di sisi lain, orang dengan latar belakang seperti mantan anggota TNI/Polri, wanita pejabat, wirausahawan, dan pakar hukum administrasi negeri menerima tingkat dukungan yang lebih rendah.
10 Poin dari UGM Tentang Kontroversi Ijazah Jokowi Yang Dianggap Palsu
"Banyak responden, yakni 65,8%, berpendapat bahwa penetapan Ketua Wantimpres harus mencakup masukan dari masyarakat umum, sedangkan 31,2% menyatakan hal tersebut merupakan prerogatif penuh presiden," jelasnya.
Survei tersebut juga mengumpulkan pendapat publik tentang performa Kabinet Prabowo-Gibran.
Berdasarkan hasil survei CIGMARK, sebagian besar masyarakat memberikan penilaian yang cukup positif terhadap performa pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
"Dari seluruh responden, sebesar 68,6% mengungkapkan 'cukup puas', sementara 9,3% lainnya melaporkan 'sangat puas'. Ini menjadikan persentase keseluruhan dari tingkat kepuasan mendekati angka 78%. Di sisi lain, 11% menyebutkan mereka hanya 'kurang puas' dan 5,8% lagi sepenuhnya 'tidak puas'. Akan tetapi, ada juga kelompok responden dengan jumlah 5,4%, yang belum bisa memberi penilaian apapun," jelas Panca Pratama dari Cigmark Research and Consulting pada lokasi tersebut.
Berdasarkan persepsi mengenai cara menyelesaikan permasalahan, masyarakat memberikan tingkat penghargaan yang tertinggi untuk respons pemerintah terhadap bencana alam, di mana 80,5% dari pararesponden merespons bahwa mereka senang (dikombinasikan antara "cukup bagus" dan "bagus").
Pendidikan serta sektor sosial pun mendapat penilaian positif dari over 74% peserta survei.
Begitu Banyak orang yang Tak Mengerti, AHY Ungkapkan Putra Prabowo Bersatukan Anak-anak Presiden, Mulai dari Soekarno Hingga Jokowi
"Akan tetapi, mengenai masalah seperti suap-menyuap, harga kebutuhan pokok, dan secara khusus pekerja, persepsi masyarakat umumnya menjadi lebih tajam. Dari total responden yang disurvei, sebesar 44,4% menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap cara pemerintah merespon permasalahan para pekerja, hal ini menjadikan bidang tersebut sebagai area dengan tingkat kepustaan tertinggi," jelas dia.
Berikut informasi pentingnya: survei tentang kondisi masyarakat ini akan digelar dari tanggal 14 hingga 23 Maret 2025. Target partisipannya adalah sebanyak 1200 orang yang tersebar di semua wilayah Indonesia dan telah mencapai usia minimal 17 tahun atau sudah bersuami/biasari. Metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik wawancara secara telefon.
Dari basis data responden milik CiGMark hasil pengumpulan survei secara langsung antara tahun 2020 hingga 2025, dipilih 1200 partisipan dengan teknik multistage random sampling. Tingkat kesalahan acuan adalah sekitar +/- 2,9%.
Jika ada perubahan dalam responden, akan dilakukan penge acak ulang berdasarkan database, mempertimbangkan jenis kelamin dan proporsi area geografis. (*)
Ikuti berita terkini yang banyak dibicarakan di Google News , Channel WA , dan Telegram
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com berjudul Pakar Politik Agung Baskoro Mengulas Kemungkinan Jokowi Bersatu dengan PSI
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com berjudul Survei Cigmark Tentang Pemimpin Utama Wantimpres: Jokowi Tepat Dan Sesuai Untuk Dikirim Melalui Pesan Masuk