, Jakarta - Founder of Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, has raised questions about the discussion revisi UU TNI Hal tersebut dilaksanakan secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, dari hari Jumat hingga Sabtu, tanggal 14-15 Maret 2025. "Mengapa DPR dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa pemberitahuan di sebuah hotel berkelas? Mengapa mereka tidak mengundang para ahli, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta lembaga nirlaba yang berkaitan dengan masalah TNI? @DPR_RI," ujar Saiful Mujani melalui pernyataannya di platform media sosial X miliknya pada hari Sabtu, 15 Maret 2025.
Saiful Mujani mengizinkan Tempo Mengambil kutipan pernyataannya pada bagian X. Dia mengungkapkan bahwa substansinya, diskusi tentang peninjauan kembali Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu melenceng jauh dari tujuan reformasi sebenarnya. Sebaliknya, menurut perkataanya, upaya reformasi bertujuan untuk membuat TNI menjadi semakin profesional dalam urusan pertahanan negara dan tidak memberi ruang bagi tindakan militerisasi di daerah sipil.
Sebaliknya, menurut Saiful, reformasi seharusnya bertujuan untuk membatasi atau malah mencabut sepenuhnya peranan TNI dalam urusan sipil supaya pengelolaan pertahanan bisa dilakukan dengan cara yang lebih profesional. "Hal ini bertentangan dengan tujuan dari reformasi. Ini adalah mundurnya kita sebagai bangsa," ujar Saiful.
Menurut Saiful, idealnya pemerintah dan DPR harus mengadakan diskusi tentang Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Agar tak terjadi penyimpangan dalam substansinya. Tanpa memasukkan partisipasi masyarakat umum, menurut Saiful, sudah keluar dari aturan prosedural.
"Kita akan mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi layaknya UU Cipta Kerja," ujarnya.
Saiful berpendapat bahwa tak terdapat urgensi bagi pembatasan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) supaya langsung diberlakukan. Menurutnya, adanya aspirasi dalam rancangan undang-undang tersebut adalah penambahan posisi sipil guna menampung para perwira pengangguran akibat kebijakan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu, ini tidak berkenaan dengan negara, melainkan desk job "Prajurit berpangkat perwira TNI yang sedang tidak bekerja," katanya.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyebut bahwa telah menjadi tradisi bagi anggota legislatif Senayan untuk melakukan pertemuan di hotel. “Sebelumnya juga begitu. Silakan Anda periksa,” kata Utut ketika ditemui pada waktu istirahat dari rapat yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025. “Rapat membahas UU Kepolisian dilakukan di Hotel Sheraton dan pembicaraan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi terjadi di InterContinental. Mengapa tidak ada pihak yang menegur?” katanya.
Politikus dari PDI Perjuangan ini enggan memberikan komentar ketika ditanyai tentang kebijakan penghematan anggaran. "Penghematan tersebut adalah pendapat Anda," kata dia.
DPR beserta dengan pemerintah menyelenggarakan pertemuan di Hotel Fairmont guna mendiskusikan lebih lanjut tentang daftar inventaris masalah atau DIM dariRUU Tentara Nasional Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di dalam hotel berbintang lima tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil menyuarakan kritikan terhadap sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pemerintahan yang mempercepat proses diskusi tentangRUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam lingkungan penginapan berkelas. "Hal ini mencerminkan bahwa wacana reduksi anggaran hanya merupakan trik semata, sekadar janji-janji kosong tanpa empati pada situasi kesulitan finansial rakyat biasa," ungkap Dimas Bagus Arya dari Kontras pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025.
Novali Panji Nugroho bersumbang dalam penyusunan artikel ini.