JAKARTA, Media dari Cina juga mengangkat perhatian pada protes massal menentang Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Indonesia.
Aksi demonstrasi itu terjadi sebagai tanggapan atas persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebabkan peningkatan peran tentara dalam lembaga masyarakat non-militer.
Mahasiswa serta grup-grup advokasi Hak Asasi Manusia mengingatkan bahwa Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu merujuk pada regresi dalam proses demokratisasi.
Media China, South China Morning Post , pada Kamis (27/3/2025), menyatakan bahwa pengesahan perubahan tersebut dianggap sebagai indikator kekhawatiran akan dominasi Presiden Prabowo.
"Kritikus menyebut bahwa hal tersebut merupakan bentuk penegasan akan peranan militer di dalam kehidupan sipil serta sebagai pembatalan dari reformasi sebelumnya yang telah memisahkan urusan pertahanan dengan pemerintahan," katanya.
Protes melawan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia berlangsung di berbagai kota throughout seluruh Indonesia.
Mulai dari Jakarta sampai Aceh serta Kalimantan Selatan, sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa melawan penyetujuan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dewan yang mayoritas di kontrol oleh aliansi partai pendukung Prabowo.
Media dari China itu mengungkapkan bahwa sejumlahaktivis hak asasi manusia di Indonesia khawatir Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dapat membawa kembali fungsi ganda militer.
Itu adalah doktrin dari mantan Presiden Soeharto, orang yang memimpin rezim Orde Baru selama 32 tahun.
Pada zamannya, Soeharto membolehkan militer menguasai kedudukan dalam bidang pertahanan serta urusan pemerintah sipil.
Mereka juga menunjukkan kutipan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menyebutkan bahwa penyempurnaan undang-undang itu bisa meredupkan pembatas antara wilayah militer dan sipil.
Di samping itu, hal ini juga berpotensi memulihkan peran ganda serta militeris di Indonesia.
Sejak mengambil posisi sebagai presiden bulan Oktober lalu, Prabowo diketahui sudah meningkatkan peranan militer ke dalam bidang-bidang yang sebelumnya adalah ranah dari pemerintahan sipil.
Termasuk dalam program unggulannya adalah skema penyediaan makanan gratis bagi anak-anak serta wanita yang sedang mengandung sepanjang negara tersebut.