Presiden Prabowo Subianto merilis laporan bertajuk Ekonomi Kita yang memuat penilaian mengenai situasi perekonomian saat ini serta ramalan untuk masa mendatang di Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa keadaan finansial negara kita pada periode awal tahun 2023 mencerminkan suasana ekonomi yang amat cemerlang.
"Buku tersebut menyajikan data ekonomi terkini yang mewakili keadaan ekonomi saat ini dan bertindak sebagai landasan untuk memformulasikan strategi dalam mengatasi berbagai hambatan di masa mendatang sambil juga menjaring kesempatan-kesempatan yang ada." Seperti dicatat pada Ringkasan Eksekutif Buku Ekonomi Kita versi Maret 2025, sebagaimana dirujuk pada Rabu (25/3).
Buku Ekonomi Kita memiliki total 108 halaman dan dibagi menjadi empat bab, yaitu seperti di bawah ini:
Bab I: Pencapaian Ekonomi Januari-Maret 2025
Bagian ini menggambarkan perekonomian Indonesia di tahun terakhir yang berkembang cukup baik dengan peningkatan yang merata. Setiap sektor menunjukkan pertumbuhan positif.
Kekurangan anggaran dan hutang dikelola secara cermat. Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negeri dengan kekurangan anggaran terrendah dalam kelompok G20 serta ASEAN, serupa halnya dengan perbandingan tingkat hutangnya.
Dalam bab tersebut, pemerintah juga menggabungkan informasi tentang inflasi yang terkendali, harga bahan makanan yang tetap stabil, serta peningkatan hasil panen padi.
Kemampuan pembelian publik serta situasi sektor manufaktur dinilai positif. Menurut dokumen Ekonomi Kita, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa indikator kepercayaan konsumen tetap tinggi dan angka Purchasing Managers' Index (PMI) untuk industri manufaktur masih dalam zona pertumbuhan.
Pemerintah juga membantu meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia. Modal asing tetap mengalir ke pasar surat berharga negara, dan jumlah cadangan devisa mencapai level tertingginya dalam catatan sejarah.
Neraca perdagangan yang telah mengalami surplus sejak Mei 2020 hingga mencapai angka US$ 3,12 miliar juga ditampilkan. Begitu pula halnya dengan surplus neraca berjalan.
Dengan melalui program "Ekonomi Kita", pihak berwenang bertujuan untuk memperjelas bahwa kondisi keuangan Indonesia saat ini masih aman dan tidak dekat dengan masa kritis. Laporan tersebut merujuk pada hasil penelitian Bloomberg yang mencatatkan peluang terjadinya resesi ekonomi di tanah air hanya sebesar 5%, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negera dalam kelompok G20 dengan risiko turunnya pertumbuhan ekonomi yang paling minim.
Sejumlah informasi tambahan yang tertera pada berkas tersebut meliputi dana THR bagi PNS sebesar Rp 49 triliun, pengeluaran untuk subsidi tagihan listrik senilai Rp 13,6 triliun, serta penyampaian KUR.
Bab II: Pandangan Indonesia Periode April-Junii 2025
Dalam bab ini disajikan pandangan tentang situasi arus pulang kampung serta dorongan dari hari raya Idul Fitri yang bakal mendukung ekonomi Indonesia di kuarter kedua tahun 2025. Diperkirakan jumlah pemudik akan menyentuh angka sekitar 146,48 juta orang, sehingga memacu putaran uang hingga mencapai Rp 357 triliun.
Pemerintah mengumumkan berbagai insentif yang disajikan selama masa Lebaran, termasuk potongan harga tiket pesawat antara 13% sampai dengan 14%, serta tarif jalan tol untuk kurun waktu 3-5 hari menjelang Lebaran yaitu dari tanggal 24 hingga 28 Maret 2025, dan 3-6 hari sesudainya atau pada 3-5 dan 8-10 April 2025.
Di samping itu, terdapat program potongan harga untuk berbelanja yang akan diadakan dari tanggal 28 Februari hingga 28 Maret 2025 dengan tujuan mencapai volume transaksi sebesar Rp 75-77 triliun. Kemudian ada juga BINA Lebaran yang direncanakan antara tanggal 14 sampai 30 Maret 2025 dengan target volume transaksi senilai Rp 30 triliun.
Bab III: Prakiraan Untuk Indonesia Tahun Ini
Bagian ini menunjukkan kepercayaan positif tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun ini, yang tetap berada di antara yang tertinggi dalam kelompok G20 seperti dinyatakan oleh beberapa institusi luar negeri. Menurut prediksi IMF, laju pertumbuhan perekonomin akan mencapai 5,1% untuk tahun ini, sementara itu OECD meramalkannya dengan angka 4,9%.
Di samping itu, disebutkan pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menciptakan 3 juta pekerjaan tambahan. Apabila dijalankan secara efektif, sesuai dengan dokumen Ekonomi Kita, pengaruh utama dari MBG ini adalah mengurangi angka kemiskinan antara 9% menjadi sekitar 8%, bahkan bisa sampai 5%. Selain itu, program tersebut mampu memperkecil disparitas hingga 1,4% sampai 4,8%.
Dalam bab ini dijelaskan pula tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion (KUB) atau Bank Emas yang memiliki potensi untuk menambah Produk Domestik Bruto sebesar Rp 164,8 triliun dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. Selain itu, hal tersebut dapat mendorong peningkatan investasi senilai Rp 111,6 triliun dan konsumsi dalam negeri mencapai Rp 261 triliun.
Terdapat juga interpretasi lebih lanjut tentang program pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahunnya yang berpotensi menciptakan sebanyak 4,8 juta lapangan pekerjaan baru. Selain itu ada revisi Peraturan Pemerintah mengenai Dana Hibah Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang bertujuan untuk memperbaiki likuiditas dalam sistem finansial. Terdapat juga rangkaian stimulus ekonomi seperti insentif atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada motor listrik. Kerjasama tim kabinet mendapatkan dukungan dari usaha-usaha pemberantas korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Bab IV: Prakiraan Masa Depan Indonesia 5 Tahun
Pada bagian ini, pemerintah merujuk pada beberapa perjanjian dagang bebas yang bakal diselesaikan untuk mendorong ekonomi, antara lain CPTPP atau Perjanjian Lengkap dan Progresif Pasifik Trans-Kontinental, kerjasama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa (I-EAEU CEPA), serta kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Di samping itu, Indonesia juga akan menyelesaikan proses keanggotaan di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) serta BRICS+, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, plus negara lainnya.
Bagian ini mencakup implementasi dari Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) serta rancangan investasi oleh BPI Danantara yang bertujuan untuk menghasilkan 8 juta lapangan kerja baru. Di samping itu, terdapat peta jalannya hilirisasi industri sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun mendatang.
Bagaimana Keadaan Indonesia Sekarang Jika Dilihat dari Sisi Ekonomi Kami?
Faktanya, performa ekonomi di awal tahun ini selama dua bulan masih belum memberikan indikasi yang membangkitkan semangat. Laporan terkini tentang impor barang konsumen yang dikeluarkan oleh BPS lebih lanjut mencerminkan keadaan daya beli publik yang kurang baik.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan pada hari Senin (17/3), nilai impor barang konsumen untuk Januari hingga Februari 2025 menunjukkan penurunan sebesar 14,24% jika dibandingkan dengan periode serupa di tahun sebelumnya, yaitu mencapai US$ 3,11 miliar. Fenomena ini terjadi walaupun bulan Ramadhan tahun ini tiba lebih awal dan berada di awal Maret 2025. Meskipun demikian, permintaan tidak mengalami kenaikan signifikan dalam hal impor produk tersebut.
David Sumual, Kepala Ekonom di PT Bank Central Asia Tbk, menyatakan bahwa pengurangan impor mencerminkan kelemahan daya beli publik di awal tahun ini. Meskipun insentif seperti potongan harga listrik sebesar 2 bulan telah ditawarkan oleh pemerintah, namun dampaknya sementara saja.
Menurut David, "Kekuatan pembelian masyarakat tampaknya melemah di kuarter awal tahun ini. Akan tetapi, dari segi lokasi, kekuatan pembelian orang-orang yang berada diluar Pulau Jawa justru meningkat akibat naiknya harga kelapa sawit, kakao, serta kopi." .co.id pada pertengahan bulan
Menurut pendapatnya, selain dipengaruhi oleh kemampuan pembelian, penurunan impor barang konsumsi juga dikarenakan tindakan para importir yang menyimpan stok barang di akhir tahun guna mempersiapkan diri terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Dia menjelaskan meskipun pada akhirnya kenaikan PPN tersebut batal, hal itu tetap berdampak.
Direktur Ekonomi di Center for Economic and Law Studies alias Celios, Nailul Huda mengomentari perlambatan daya beli publik berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) milik Bank Indonesia yang tetap dalam zona ekspansi namun menunjukkan peningkatan lebih rendah untuk kedua bulan awal tahun ini.
Bank Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat atas situasi ekonomi di bulan Februari tahun 2025 mengalami penurunan dari angka 127,2 di periode sebelumnya hingga mencapai 126,4. Pengurangan ini lebih disebabkan oleh penurunan dalam indeks harapan konsumen walaupun tetap berada pada tingkat yang menunjukkan sikap positif.
"Saya menganggap situasi ekonomi kita sangat memprihatinkan terlebih setelah mengevaluasi performa pendapatan pajak yang merosot pada bulan Januari dan February," ungkap Huda.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, capaian pendapatan negara sampai dengan akhir Februari 2025 mencapai sebesar Rp 316,9 triliun, mengalami penurunan sekitar 20,8% jika dibandingkan dengan periode serupa pada tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 400,36 triliun.
Kolektabilitas pajak sebagai sumber utama pendapatan negara mengalami penurunan kira-kira 25 persen. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2025, penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp 240,4 triliun, ini adalah angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode serupa di tahun sebelumnya yaitu Rp 320,6 triliun.
Performa terburuk muncul dalam hal pengumpulan pajak. Menurut catatan dari Kementerian Keuangan, pendapatan pajak untuk bulan Februari 2025 sebesar Rp187,8 triliun, mengalami penurunan 30,19% bila dibandingkan dengan periode serupa pada tahun sebelumnya.
"Terjadi pengurangan penerimaan pajak yang cukup besar. Hal ini berimbas pada kemampuan pemerintah dalam merangsang ekonomi," jelas Huda.
Seiring dengan pengurangan stimulan ekonomi, Huda menganggap bahwa pemerintah akan semakin kesulitan dalam meningkatkan kemampuan belanja publik. Kemampuan belanja masyarakat bisa saja memperlihatkan peningkatan di bulan Maret dan April akibat pembagian Tunjangan Hari Raya atau THR. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan akan merosot kembali selepas periode itu.
"Dampak tersebut akan dirasakan pada kuarter kedua dan ketiga, situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi ekonomi di semester dua. Pendapatan negara mungkin saja semakin berkurang sehingga kemampuan pemerintah dalam merangsang pertumbuhan ekonomi pun menjadi lebih terbatas," ungkap Huda.